Syarat :

a. Cuti Tahunan

1. Surat Pengantar dari Puskesmas/>

2. Formulir Permohonan Cuti

b. Cuti Besar (Umroh/Haji)

1. Surat Pengantar dari Puskesmas

2. Formulir Permohonan Cuti

3. Surat Keterangan Cuti Besar

c. Cuti Sakit

1. Surat Pengantar dari Puskesmas

2. Formulir Permohonan Cuti

3. Surat Keterangan Dokter

d. Cuti Melahirkan

1. Surat Pengantar dari Puskesmas

2. Formulir Permohonan Cuti

3. Surat Keterangan Hamil/Bersalin

e. Cuti Karena Alasan Penting

1. Surat Pengantar dari Puskesmas

2. Formulir Permohonan Cuti

3. Surat Keterangan Cuti Alasan Penting

f. Cuti diluar taggunan Negara

1. Surat Pengantar

2. Formulir Permohonan Cuti

3. Surat Permohonan

4. Surat Keterangan Alasan Cut

5. SK CPNS

6. SK PNS

7. SK Pangkat Terakhir

8. SK Berkala Terakhir

Prosedur :

1. Pengguna Layanan menyampaikan surat pengantar

permohonan cuti ditujukan kepada Kepala Dinas

Kesehatan up. Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

2. Pejabat Pelaksana melakukan verifikasi dengan

berpedoman pada Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017

tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri

Sipil.

3. Pejabat Pelaksana menyampaikan Surat Keputusan

cuti kepada yang bersangkutan.

Jangka waktu penyelesaian : ± 2 hari kerja

Produk Pelayanan : Surat Keterangan Cuti

Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Melengkapi persyaratan administrasi untuk :

a. Kenaikan Pangkat Reguler / Pelaksana
b. Kenaikan Pangkat Struktural
c. Kenaikan Pangkat Fungsional
Prosedur :

1. Pejabat pengusul mempersiapkan berkas usulan kenaikan pangkat dan menyerahkan ke verifikator kepangkatan yang ada di OPD / Rumah Sakit / Puskesmas / UPT Untuk di verfifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Verfikator OPD / Rumah Sakit / Puskesmas / UPT memverifikasi dan menyerahkan berkas usulan kepangkatan ke dinas kesehatan ke Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.
3. Tim Verifikator Dinas Kesehatan melakukan
verifikasi awal berkas usulan.
4. Berkas yang belum lengkap dan belum sesuai
ketentuan akan diinformasikan kepada
kepada verifikator OPD / Rumah Sakit / Puskesmas / UPT.
5. Berakas yang sudah siap dan sudah diverifikasi diteruskan ke BKPSDM
6. BKPSDM, memverifikasi jika sudah sesuai
dilanjutkan keproses selanjutnya dan akan
menyampaikan SK kenaikan Pangkat ke Aplikasi
My-SAPK masing masing ASN / Pejabat Pengusul
7. Pejabat Pengusul meyerahkan print-out SK Kenaikan Pangkat ke operator sintari untuk perubahan pangkat dan jabatan, dan ke verifikator OPD / Rumah Sakit / Puskesmas / UPT.masing masing
8. Verifikator OPD / Rumah Sakit / Puskesmas / UPT.
Menyerahkan ke Dinas Kesehatan Bagian Umum dan Kepegawaian untuk memperbarui data pegawai dan Bagian Keuangan dan Perlengkapan untuk memperbarui gaji.
Jangka waktu penyelesaian : ± 3 Bulan
Produk Pelayanan : Berkas Usulan Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Pangkat
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Memenuhi persyaratan kelengkapan berkas

administrasi guna pengajuan proses Pensiun. Jenis
Pensiun :
a. Pengajuan Pensiun BUP
b. Pengajuan Pensiun Dini
c. Pengajuan Pensiun Karena Udzur
d. Pengajuan Pensiun (Meninggal Dunia)
Prosedur :
1. Membuat buku penjagaan dan mendata Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk
Pensiun,
2. Pemohon melengkapi berkas persyaratan ke Subbag
Umum dan Kepegawaian,
3. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas
persyaratan,
4. Membuat surat pengantar Usulan Pensiun yang
diparaf oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian dan
Sekretaris dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
kemudian disampaikan ke BKPSDM untuk diproses
sesuai ketentuan.
5. BKPSDM, memverifikasi jika sudah sesuai
dilanjutkan keproses selanjutnya dan akan
menyampaikan Surat Keterangan Pensiun ke bagian
Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan;
6. Bagian Umum dan Kepegawaian: menginformasikan
ke pemohon untuk mengambil Surat Keterangan
Pensiun yang telah selesai.
Jangka waktu penyelesaian : ± 1 Hari
Produk Pelayanan : Pengajuan Pensiun, Surat Keterangan Pensiun
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

1. Surat pengantar dari Puskesmas
2. Formulir pemohon/ laporan perkawinan
3. Fotocopy SK CPNS (legalisir OPD)
4. Fotocopy SK PNS (legalisir OPD)
5. Fotocopy surat/ Akta nikah (legalisir KUA/Capil)
6. Foto suami (untuk karsu) 2x3 = 2 lembar
7. Foto istri (untuk karis) 2x3 = 2 lembar
Prosedur :
1. Pengguna layanan menyampaikan surat pengantar
pemohon pembuatan Karis/Karsu di tunjukan
kepada Kepala Dinas Kesehatan Up. Kasubag Umum
dan Kepegawaian;
2. Pejabat pelaksana memverifikasi dengan pedoman
pada peraturan BKN no. 007/Kep/1988; PP no.98 th
2000 Jo. PP no.11 th 2002 tentang tata cara
pengajuan Karis/Karsu;
3. Pelaksana membuat surat pengantar ke BKPSDM
yang sudah disposisikan Kasubbag Umum dan
Kepegawaian dan sudah di tanda tangani kepala
OPD dan melampirkan semua persyaratan dari
pemohon.
4. BKPSDM, memverifikasi jika sudah sesuai
dilanjutkan keproses selanjutnya dan akan
menyampaikan Karis/Karsu ke bagian Umum dan
Kepegawaian Dinas Kesehatan;
5. Bagian Umum dan Kepegawaian: menginformasikan
ke Pemohon untuk mengambil Karis/Karsu yang
telah selesai.
Jangka waktu penyelesaian : 30 Menit – 1 Jam
Produk Pelayanan : Pengajuan Karis/Karsu, Karis/Karsu
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

1. Surat Pengantar
2. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir
3. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala Terakhir
Prosedur :
1. Membuat Buku Penjagaan dan mendata Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan Kenaikan
Gaji Berkala untuk tahun berjalan.
2. Pemohon melengkapi berkas persyaratan ke Subbag
Umum dan Kepegawaian,
3. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas

persyaratan,
4. Membuat surat pengantar Usulan Kenaikan Gaji
Berkala yang diparaf oleh Kasubag Umum dan
Kepegawaian, Sekretaris Dinas dan ditandatangani
oleh Kepala Dinas kemudian disampaikan ke
BKPSDM untuk diproses sesuai ketentuan.
5. BKPSDM menyerahkan SK Kenaikan Berkala ke
Dinas Kesehatan
6. Melakukan verifikasi kembali
7. Menyampaikan SK Kenaikan Gaji Berkala ke
Pemohon dan Bagian Keuangan Dinas Kesehatan
Jangka waktu penyelesaian : 1 Bulan
Produk Pelayanan : Dokumen Kenaikan Gaji Berkala
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :
1. Dalam melaksanakan tugasnya senantiasa
menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan,
kejujuran serta kedisiplinan yang dibuktikan dalam
penilaian SKP PNS yang bersangkutan.
2. Telah memenuhi masa bekerja secara terus menerus
dan tidak pernah terputus sejak terangkat sebagai
CPNS hingga saat diusulkan :
- Sekurang-kurangnya 10 tahun bagi PNS yang
diusulkan untuk menerima Satyalancana Karya
Satya 10 Tahun
- Sekurang-kurangnya 20 tahun bagi PNS yang
diusulkan untuk menerima Satyalancana Karya
Satya 20 Tahun
- Sekurang-kurangnya 30 tahun bagi PNS yang
diusulkan untuk menerima Satyalancana Karya
Satya 30 Tahun
3. Dalam masa bekerja tidak pernah dijatuhi hukuman
disiplin tingkat sedang atau tingkat berat
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
4. Syarat - Syarat Administrasi
- Daftar Riwayat Hidup
- Fotocopy SK CPNS dan SK PNS (legalisir)
- Fotocopy SK Pangkat Terakhir (legalisir)
- Fotocopy SK Jabatan Inpasing (legalisir)
- Surat keterangan tidak pernah dihukum disiplin
dari OPD Dinas Kesehatan
Prosedur :
1. Mendata Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas
Kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk
mendapatkan Satyalancana Karya Satya.
2. Melakukan Verifikasi berkas persyaratan usulan
Satyalancana Karya Satya.
3. Membuat surat pengantar Usulan Satyalancana
Karya Satya dan diparaf oleh Kasubag Umum dan
Kepegawaian dan Sekretaris dan selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya
disampaikan ke BKPSDM untuk diproses sesuai
ketentuan dan Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan
diberikan arsip usulan tersebut.
4. BKPSDM, memverifikasi jika sudah sesuai
dilanjutkan keproses selanjutnya dan akan
menyampaikan Tanda Kehormatan Satyalencana ke
bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan;
5. Bagian Umum dan Kepegawaian: menginformasikan
ke Puskesmas/RS/OPD untuk mengambil Tanda
Kehormatan Satyalencana.
Jangka waktu penyelesaian : ± 7 Hari
Produk Pelayanan : Berkas Usulan Satyalancana Karya Satya
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :
: 1. Karpeg (di legalisir)
2. SK CPNS (di legalisir)
3. SK PNS (di legalisir)
4. SK Pangkat Terakhir (di legalisir)
5. SK Jabatan Terakhir (untuk jabatan eselon) di

legalisir
6. SK Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana
Terakhir (di legalisir)
7. Fotocopy Izajah Pendidikan Terakhir (di legalisir)
8. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4
Lembar (PDH, Latar Belakang Merah)
9. SKP 1 Tahun Terakhir (di legalisir)
10. Makalah Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi /
Jabatan (Ujian Dinas Tk.II)
Prosedur :
1. Pemohon menyampaikan surat pengantar pengajuan
usulan ujian dinas, ditujukan kepada Kepala Dinas
Kesehatan up. Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
2. Staf Kepegawaian Melakukan verifikasi kelengkapan
data dan berkas persyaratan termohon.
3. Mendisposisikan berkas pemohon pengajuan usulan
ujian dinas secara berjenjang.
4. Pejabat melakukan Verifikas dengan berpedoman
Surat Edaran Bersama Badan Administrasi
Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi
Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor
193/Sek.LAN/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981
tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil.
Jangka waktu penyelesaian : ± 3 Hari
Produk Pelayanan : Surat Keterangan Pengajuan Usulan Ujian Dinas
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :
1. Surat pengantar dari Puskesmas
2. Fotocopy SK CPNS (legalisir OPD)
3. Fotocopy SK PNS ( legalisir OPD)
4. Fotocopy STTP ( legalisir OPD)
5. Foto 2x3 = 2 lembar
Prosedur :
1. Pengguna layanan menyampaikan Surat Pengantar
Pemohon Pembuatan Karpeg di tunjukan kepada
Kepala Dinas Kesehatan Up. Kasubag Umum dan
Kepegawaian,
2. Pejabat pelaksana memverifikasi dengan pedoman
pada peraturan BKN no. 007/Kep/1988;PP no.98 th
2000 Jo. PP no.11 th 2002 tentang Tata Cara
Pengajuan Karpeg,
3. Pelaksana membuat Surat Pengantar ke BKPSDM
yang sudah disposisikan Kasubbag Umum dan
Kepegawaian dan sudah di tanda tangani kepala
Dinas Kesehatan dan melampirkan semua
persyaratan dari pemohon.
4. BKPSDM, memverifikasi jika sudah sesuai
dilanjutkan keproses selanjutnya dan akan
menyampaikan Karpeg ASN ke bagian Umum dan
Kepegawaian Dinas Kesehatan;
5. Bagian Umum dan Kepegawaian: menginformasikan
ke Pemohon untuk mengambil Karpeg ASN yang telah selesai.
Jangka waktu penyelesaian : 30 Menit – 1 Jam
Produk Pelayanan : Berkas Usulan Pengajuan Kartu Pegawai (KARPEG)
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :
1. Surat Pengantar dari Kepala UPTD/ Kepala OPD/
Kepala RS
2. Fotocopy SK CPNS
3. Fotocopyy SK Jabatan Terakhir
4. Fotocopy Pangkat Terakhir
5. Fotocopy Peilaian Angka Kredit (PAK)
6. Fotocopy Sertifikat Diklat/ Uji Kompetensi
7. Analisa Beban Kerja (ABK) Jabatan yang akan
dipangku, ditanda tangan atasan di unit kerja
masing-masing
Prosedur :
1. Pejabat Fungsional (pengusul) : mengantarkan
berkas kenaikan jabatan fungsional sesuai
persyaratan yang telah ditetapkan ke UPTD / OPD /
RS,
2. UPTD/ OPD / RS : memverifikasi berkas dari
pengusul, jika sudah sesuai dengan persyaratan,berkas langsung di antarkan ke Agendaris Dinas
Kesehatan,
3. Agendaris : berkas di disposisikan ke bagian Umum
dan Kepegawaian,
4. Bagian Umum dan Kepegawaian : memverifikasi
berkas dari pengusul, jika sudah sesuai dengan
persyaratan, berkas langsung di antarkan ke
BKPSDM bagian Kenaikan Jabatan Fungsional
5. BKPSDM, memverifikasi jika sudah sesuai
dilanjutkan ke atasan untuk persetujan dan penanda
tanganan SK Kenaiakan Jabatan Fungsional, dan
memberikan SK tersebut ke bagian Umum dan
Kepegawaian Dinas Kesehatan,
6. Bagian Umum dan Kepegawaian : menginformasikan
ke UPTD/ OPD / RS untuk mengambil SK yang telah
selesai.
Jangka waktu penyelesaian : Lebih dari satu hari
Produk Pelayanan : SK Kenaikan Jabatan Fungsional
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat ;
1. Bukti Ijazah tercatat pada Data Base Pangkalan Data
Dikti Kementrian Menristek Dikti di
https://forlapristekdikti.go.id
2. Ijin Belajar/ SK Tugas Belajar
3. Ijazah/ Akta/ Transkip Nilai (Legalisir Cap Basah dari Universitas)
4. SK Pangkat terakhir (Dilegalisir)
5. SKP 1 Tahun Terakhir (Dilegalisir)
6. PAK lama (Dilegalisir)
7. Bagi PNS yang JFU lampirkan Surat Keterangan Uraian Tugas yang Relevan dengan Ijazah ttd Eselon II
8. Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan
9. Surat Penanggung Jawaban Peningkatan Pendidikan
Dari Kepala SKPD
10.Sertifikat Akreditasi Prodi dan Kampus
Prosedur :
1. Pegawai Negeri Sipil menyiapkan berkas
persyaratan/kelengkapan administrasi permohonan
peningkatan pendidikan PNS
2. Pegawai Negeri Sipil/staf perwakilan dari OPD PNS
menyerahkan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi ke BKPSDM
3. PNS menunggu proses administrasi selama kurang lebih 1 bulan.
4. PNS menerima Surat Keputusan Surat Keputusan
Peningkatan Pendidikan PNS.
Jangka waktu penyelesaian : ± 3 jam
Produk Pelayanan : Pengajuan Peningkatan Pendidikan
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :
1. Surat pengantar dari kepala PD
2. Surat pernyataan dari kepala PD, bahwa sudah 2
tahun melaksanakan tugas dalam jabatan tersebut
3. Fotocopy CPNS (dilegalisir)
4. Fotocopy SK PNS (dilegalisir)
5. Fotocopy Sertifikat Teknis/ Sertifikat Uji Kompetensi (dilegalisir)
6. Fotocopy Penilaian Angka Kredit (PAK) Terakhir (dilegalisir)
7. Fotocopy Ijazah Terakhir (dilegalisir)
8. Fotocopy Transkip Nilai (dilegalisir)
9. Surat Pernyataan tersedianya Formasi Jabatan yang akan diduduki dari Kepala PD
Prosedur :
1. Pejabat Fungsional (pengusul): mengantarkan berkas
perpindahan dari jabatan lain sesuai persyaratan
yang telah ditetapkan ke UPTD / OPD / RS;
2. UPTD/ OPD / RS: memverifikasi berkas dari
pengusul, jika sudah sesuai dengan persyaratan,
berkas langsung di antarkan ke Agendaris Dinas
Kesehatan;
3. Agendaris: berkas di disposisikan ke bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Bagian Umum dan Kepegawaian: memverifikasi
berkas dari pengusul, jika sudah sesuai dengan persyaratan, berkas langsung di antarkan ke
BKPSDM bagian Pengajuan perpindahan dari jabatanlain;
5. BKPSDM, memverifikasi jika sudah sesuai
dilanjutkan ke atasan untuk persetujan dan penanda
tanganan SK Perpindahan Jabatan, dan memberikan SK tersebut ke bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan;
6. Bagian Umum dan Kepegawaian: menginformasikan ke UPTD/ OPD / RS untuk mengambil SK yang telah selesai.
Jangka waktu penyelesaian : Lebih dari satu hari
Produk Pelayanan : SK Perpindahan Jabatan
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :
Surat Pengantar Usulan Pengajuan Inpasing Jabatan
Pelaksana dari Puskesmas
Prosedur :
1. Pegawai Puskesmas yang telah ditunjuk
mengusulkan Pegawai ASN setelah
mempertimbangkan sesuai Analis Jabatan.
2. Staff Umum dan Kepegawaian Dinkes menerima
usulan dan memverifikasi berkas Usulan Inpasing
Jabatan ASN.
3. Staff Umum dan Kepegawaian mengantarkan Usulan
Inpasing Jabatan ASN ke BKPSDM.
4. BKPSDM menerima dan menindaklanjuti, dan akan
menyampaikan SK Inpasing Jabatan ke bagian
Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan;
5. Bagian Umum dan Kepegawaian: menginformasikan
ke Puskesmas/Pemohon untuk mengambil SK Inpasing Jabatan.
Jangka waktu penyelesaian : ± 3 Hari
Produk Pelayanan : Berkas Pengajuan Inpasing Jabatan Pelaksana, SK Inpasing Jabatan
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :
1. Berstatus PNS
2. Analis Jabatan dan Analisi Beban Kerja terhadap
jabatan PNS yang akan mutasi
3. Surat Permohon Mutasi dari PNS yang bersangkutan
4. Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima
dengan menyebutkan jabatan yang akan
ditinggalkan
5. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal
dengan menyebutkan jabatan yang akan ditinggalkan
6. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang
bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan / atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian
7. Salinan / fotocopy sah keputusan dalam pangkat dan / atau jabatan terakhir
8. Salinan / fotocopy sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
9. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas
belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian
10.Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan
Inspektorat dimana PNS tersebut berasal
Prosedur :

1. Pengguna Layanan menyampaikan surat pengantar
permohonan pengajuan mutasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan up. Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
2. Staf kepegawaian memeriksa kelengkapan data dan persyaratan dari permohon pengajuan mutasi
3. Staf kepegawaian mendisposisikan surat pengantar usulan permohonan pengajuan mutasi secara berjenjang.
4. Surat pengajuan mutasi yang telah diposisikan selanjutnya di verifikasi sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendgri) Nomor 58 tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi.
5. Staff Umum dan Kepegawaian mengantarkan Berkas Permohonan Mutasi ke BKPSDM.
6. BKPSDM menerima dan menindaklanjuti, dan akan menyampaikan SK Mutasi ke bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan;
7. Bagian Umum dan Kepegawaian: menginformasikan
ke Puskesmas/Pemohon untuk mengambil SK Mutasi yang telah selesai.
Jangka waktu penyelesaian : ± 2 hari kerja
Produk Pelayanan : Berkas Pengajuan Mutasi, SK Mutasi
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :
1. Selaku pihak penggugat :
- Permohonan ijin melakukan perceraian dari PNS
yang bersangkutan kepada atasan langsungnya
(Kepala Dinas Kesehatan, jika PNS yang
bersangkutan bertugas pada Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas, jika PNS yang bersangkutan bertugas di Puskesmas);
- Berita Acara Pembinaan oleh Atasan Langsungnya;
- Surat keterangan dari BP-4 Kantor KUA setempat;
- Surat keterangan domisili dari Kepala Desa setempat;
- Fotocopy Akte Nikah (legalisir);
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
- Fotocopy SK CPNS dan SK PNS.
2. Selaku Pihak tergugat :
- Surat Gugatan Perceraian;
- Fotocopy relas Panggilan dari pengadilan Agama;
- Fotocopy Akte Nikah;
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
- Fotocopy SK CPNS dan SK PNS.
Prosedur :
1. Memeriksa permohonan ijin melakukan perceraian yang masuk ke Dinas Kesehatan dan mengelompokkan sesuai dengan jenisnya (Penggugat atau Tergugat);
2. Menindak lanjuti permohonan dari PNS yang mengajukan permohonan ijin melakukan perceraian dengan mengadakan pembinaan oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan;
3. Membuat Berita Acara Pembinaan terhadap PNS
yang mengajukan permohonan ijin melakukan perceraian, sesuai dengan jenisnya;
4. Menghimpun berkas permohonan ijin melakuan
perceraian termasuk Berita Acara Pembinaan, untuk diteruskan kepada Bupati, tembusan Kepala BKPSDM dengan pengantar Kepala Dinas Kesehatan;
5. Menghadiri proses pemeriksaan pada Inspektorat, terkait dengan permohonan ijin melakukan perceraian bagi PNS yang telah disampaikan kepada Bupati;
6. Proses permohonan ijin melakukan perceraian pada BKPSDM Kabupaten Ketapang, sesuai dengan jenisnya.
7. Penyampaian Surat ijin melakukan perceraian bagi
PNS pihak penggugat dan surat keterangan melakukan perceraian bagi PNS tergugat.
Jangka waktu penyelesaian : ± 7 hari (Sejak penerimaan berkas sampai berkas ke BKPSDM)
Produk Pelayanan : Surat ijin melakukan perceraian bagi PNS
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :
Surat Permohonan
Mengisi Formulir Permohonan Data dan Informasi.
Prosedur :
1. Surat Masuk dengan keterangan dan kepentingan yang jelas ditujukan kepada Kepala Dinas, melalui Sub Bagian umum diberi lembar disposisi naik kepada Kepala Dinas setelah diberikan petunjuk dan disposisi oleh Kepala Dinas dan diteruskan kepada pihak – pihak yang berkepentingan meminta layanan kepada bidang/UPT yang membidangi untuk ditindaklanjuti.
2. Penyusunan dokumen – dokumen kegiatan dilaksanakan oleh sub bagian penyusunan program, dikoordinasikan dengan pihak – pihak terkait dan berwenang, dilaporkan kepada Kepala Dinas.
3. Tugas pokok pengelolaan angaran dan pertanggung
jawaban administrasi keuangan dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan, dikoordinasikan dengan pihak – pihak terkait dan berwenang, dilaporkan kepada Kepala Dinas.
Jangka waktu penyelesaian : 5 (lima) hari kerja.
Produk Pelayanan : Surat, Dokumen, Laporan, Dokumentasi
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :
Menyampaikan aduan, saran dan masukan secara
offline maupun online dengan mengisi form pengaduan serta melampirkan fotokopi KTP.
Prosedur :
1. Tim Pengelola Pengaduan menerima, mencatat dan
mengarsipkan laporan pengaduan yang diterima secara langsung maupun yang tidak langsung baik melalui pemandu layanan di front office, kotak pengaduan, website, e-mail, maupun whatsapp.
2. Tim Pengelola Pengaduan memberi disposisi ke Tim Penelaah / Penjawab Aduan.
3. Tim Penelaah/Penjawab Aduan menerima laporan pengaduan, menindaklanjuti hasil pengaduan apabila tidak bisa ditanggapi segera maka akan diadakan rapat pembahasan pengaduan.
4. Tim Pengelola Pengaduan menerima hasil tindak lanjut / jawaban dari Tim Penelaah / Penjawab Aduan
5. Tim Pengelola Pengaduan konfirmasi pada pelapor terkait tindak lanjut pengaduan dengan mengirimkan atau menginput jawaban melalui website, whatsapp dan email.
Jangka waktu penyelesaian : ± 8 Jam
Produk Pelayanan : Layanan Pengaduan Masyarakat
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :
a. Pengajuan pertama Tunjangan Keluarga
1. Surat Pengantar
2. Fotocopy SK CPNS
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy NPWP
5. Mengisi Formulir KP4
6. Fotocopy Surat Nikah (legalisir)
7. Fotocopy KK
8. Fotocopy Akte Kelahiran Anak
9. Fotocopy Bukur Rekening Bank Kalbar
b. Pengajuan Penambahan Tunjangan Anak
1. Surat Pengantar
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Surat Nikah (legalisir)
4. Fotocopy Akte Kelahiran Anak
5. Mengisi Formulir KP4
c. Pengajuan Pengurangan/Pencabutan Tunjangan Suami / Istri
1. Surat Pengantar
2. Fotocopy Surat Kematian dari Kelurahan/Desa – Fotocopy Akte Cerai
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy Surat Nikah
5. Mengisi Formulir KP4
d. Pengajuan Pengurangan/Pencabutan Tunjangan Anak
1. Surat Pengantar
2. Fotocopy Surat Kematian dari Kelurahan/Desa (legalisir)
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy Akte Kelahiran Anak
5. Mengisi Formulir KP4
Semua berkas dibuat 2 (dua) rangkap.
Prosedur :
1. Pemohon mengajukan permohonan tunjangan keluarga ke Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Staf Kepegawaian melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan;

3. Staf Kepegawaian membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Sub Bagian Keuangan, diparaf oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sekretaris Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
Jangka waktu penyelesaian : 1 Hari
Produk Pelayanan : Penambahan / Pencabutan / Pengalihan Tunjangan Keluarga
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :
1. Surat pengantar dari Unit kerja
2. SK CP
3. SPMT (surat penyataan melaksanakan tugas)
4. Fotocopy KP 4
5. Fotocopy KTP
6. Fotocopy NPWP
Prosedur :
1. Yang bersangkutan mengantar berkas ke Dinas Kesehatan
2. Diproses oleh Dinas Kesehatan untuk melakukanlegalisir
3. Akan dibuatkan Surat Pengantar dari Dinas Kesehatan ke BKPSDM.
4. BKPSDM menerima dan menindaklanjuti, dan akan menyampaikan Kartu TASPEN ke bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan;
5. Bagian Umum dan Kepegawaian: menginformasikan
ke Puskesmas/Pemohon untuk mengambil Kartu TASPEN yang telah selesai.
Jangka waktu penyelesaian : ± 1 jam
Produk Pelayanan : Kartu Taspen
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :
1. SK CPNS
2. SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas)
3. STTPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Latihan)
4. SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)
5. Surat sehat dari tim pemeriksa Prosedur :
1. Yang bersangkutan mengantar berkas ke Dinas Kesehatan
2. Diproses oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan legalisir
3. Akan dibuatkan surat pengantar dari Dinas Kesehatan ke BKPSDM.
4. BKPSDM menerima dan menindaklanjuti, dan akan menyampaikan SK Perubahan Status CPNS ke bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan;
5. Bagian Umum dan Kepegawaian: menginformasikan
ke Puskesmas/Pemohon untuk mengambil SK Perubahan Status CPNS yang telah selesai.
Jangka waktu penyelesaian : ± 1 jam
Produk Pelayanan : Pengajuan Perubahan Status CPNS, SK Perubahan Status CPNS
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :
1. Surat Pengantar dari Kepala OPD
2. Fotocopy SK CPNS, SK PNS
3. Sertifikat Teknis
4. Fotocopy Ijazah Terakhir dan Transkip Nilai (dilegalisir)
5. SKP 1 Tahun Terakhir (dilegalisir)
6. Fotocopy Penilaian Angka Kredit (PAK)
Prosedur :
1. Pejabat Fungsional (pengusul): mengantarkan berkas pengangkatan pertama kali fungsional sesuai persyaratan yang telah ditetapkan ke UPTD / OPD / RS;
2. UPTD/OPD/RS: memverifikasi berkas dari pengusul, jika sudah sesuai dengan persyaratan, berkas langsung di antarkan ke Agendaris Dinas Kesehatan;
3. Agendaris: berkas di disposisikan ke bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Bagian Umum dan Kepegawaian: memverifikasi berkas dari pengusul, jika sudah sesuai dengan persyaratan, berkas langsung di antarkan ke BKPSDM;
5. BKPSDM: memverifikasi jika sudah sesuai dilanjutkan ke atasan untuk persetujan dan penanda tanganan SK Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional, dan memberikan SK tersebut ke bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan;
6. Bagian Umum dan Kepegawaian: menginformasikan
ke UPTD/ OPD / RS untuk mengambil SK yang telah selesai.
Jangka waktu penyelesaian : Lebih dari satu hari
Produk Pelayanan : SK Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :
1. Surat pengantar dari kepala PD
2. Surat pemohon dari yang bersangkutan
3. SK pangkat terakhir
4. SK CPNS/PNS
5. PAK terakhir
Prosedur :
1. Pejabat Fungsional (pengusul): mengantarkan berkas pengajuan pemberhentian jabatan fungsional sesuai persyaratan yang telah ditetapkan ke UPTD / OPD / RS;
2. UPTD/ OPD / RS: memverifikasi berkas dari pengusul, jika sudah sesuai dengan persyaratan, berkas langsung di antarkan ke Agendaris Dinas Kesehatan;
3. Agendaris: berkas di disposisikan ke bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Bagian Umum dan Kepegawaian: memverifikasi berkas dari pengusul, jika sudah sesuai dengan persyaratan, berkas langsung di antarkan ke BKPSDM bagian Pengajuan perpindahan dari jabatan lain;
5. BKPSDM, memverifikasi jika sudah sesuai dilanjutkan ke atasan untuk persetujan dan penanda tanganan SK Kenaiakan Jabatan Fungsional pertama kali, dan memberikan SK tersebut ke bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan;
6. Bagian Umum dan Kepegawaian: menginformasikan ke UPTD/ OPD / RS untuk mengambil SK yang telah selesai.
Jangka waktu penyelesaian : Lebih dari satu hari
Produk Pelayanan : Pengajuan Pemberhentian Jabatan Fungsional
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

Pemohon sudah mendaftar dan melengkapi persyaratan awal di DPMPTSP

Prosedur :

1. Dinas Kesehatan Menerima permohonan izin Unit

Transfusi Darah

2. Sub Koordinator Menerima, meneliti, memverifikasi

dan memerintahkan kepada staf untuk mengecek

dilapangan kelengkapannya

3. Tim kelapangan, mengecek, membuat berita acara

dan melaporkan hasilnya kepada kasi pelayanan

kesehatan primer, jika tidak memenuhi syarat maka

proses perizinan di tunda dan proses perizinan di

tunda sampai syarat terpenuhi dan jika memenuhi

syarat proses perizinan bisa dilanjutkan.

4. Sub Koordinator Menerima, meneliti, mengevaluasi,

pemeriksaan setempat kemudian mengajukan,

rekomendasi perizinan untuk di teliti Kabid

Pelayanan Kesehatan.

5. Kepala Bidang Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Sekretaris Dinas.

6. Sekretaris Dinas Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Kepala Dinas Kesehatan.

7. Kepala Dinas Kesehatan Menerima, meneliti,

menandatangani dan selanjutnya menyerahkan

kembali kepada kabid pelayanan kesehatan.

8. Kepala Bidang Menerima dan menyerahkan surat

rekomendasi izin kepada kasi pelayanan kesehatan

primer dan tradisional

9. Sub Koordinator Menerima, mengarsipkan dan

menyerahkan surat pengantar izin kepada kantor

pelayanan terpadu untuk diberikan kepada pemohon

Jangka waktu penyelesaian : 3 hari 6 jam
Produk Pelayanan : Surat Pengantar Izin Unit Transfusi Darah
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

Pemohon sudah mendaftar dan melengkapi persyaratan

awal di DPMPTSP

Prosedur :

1. Dinas Kesehatan Menerima permohonan izin

pelayanan SPA

2. Sub Koordinator Menerima, meneliti, memverifikasi

dan memerintahkan kepada staf untuk mengecekdilapangan kelengkapannya

3. Tim kelapangan, mengecek, membuat berita acara

dan melaporkan hasilnya kepada kasi pelayanan

kesehatan primer, jika tidak memenuhi syarat maka

proses perizinan di tunda dan proses perizinan di

tunda sampai syarat terpenuhi dan jika memenuhi

syarat proses perizinan bisa dilanjutkan.

4. Sub Koordinator Menerima, meneliti, mengevaluasi,

pemeriksaan setempat kemudian mengajukan,

rekomendasi perizinan untuk di teliti Kabid

Pelayanan Kesehatan.

5. Kepala Bidang Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Sekretaris Dinas.

6. Sekretaris Dinas Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Kepala Dinas Kesehatan.

7. Kepala Dinas Kesehatan Menerima, meneliti,

menandatangani dan selanjutnya menyerahkan

kembali kepada kabid pelayanan kesehatan.

8. Kepala Bidang Menerima dan menyerahkan surat

rekomendasi izin kepada kasi pelayanan kesehatan

primer dan tradisional

9. Sub Koordinator Menerima, mengarsipkan dan menyerahkan surat rekomendasi izin kepada kantor pelayanan terpadu untuk diberikan kepada pemohon

Jangka waktu penyelesaian : 3 hari 6 jam
Produk Pelayanan : Surat Rekomendasi Izin Pelayanan Kesehatan SPA
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

Pemohon sudah mendaftar dan melengkapi persyaratan

awal di DPMPTSP

Prosedur :

: 1. Dinas Kesehatan Menerima permohonan izin

pengobatan tradisional

2. Sub Koordinator Menerima, meneliti, memverifikasi

dan memerintahkan kepada staf untuk mengecek

dilapangan kelengkapannya

3. Tim kelapangan, mengecek, membuat berita acara

dan melaporkan hasilnya kepada kasi pelayanan

kesehatan primer, jika tidak memenuhi syarat maka

proses perizinan di tunda dan proses perizinan di

tunda sampai syarat terpenuhi dan jika memenuhi

syarat proses perizinan bisa dilanjutkan.

4. Sub Koordinator Menerima, meneliti, mengevaluasi,

pemeriksaan setempat kemudian mengajukan,

rekomendasi perizinan untuk di teliti Kabid

Pelayanan Kesehatan.

5. Kepala Bidang Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Sekretaris Dinas.

6. Sekretaris Dinas Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Kepala Dinas Kesehatan.

7. Kepala Dinas Kesehatan Menerima, meneliti,

menandatangani dan selanjutnya menyerahkan

kembali kepada kabid pelayanan kesehatan.

8. Kepala Bidang Menerima dan menyerahkan surat

rekomendasi izin kepada kasi pelayanan kesehatan

primer dan tradisional

9. Sub Koordinator Menerima, mengarsipkan dan

menyerahkan surat rekomendasi izin kepada kantor

pelayanan terpadu untuk diberikan kepada pemohon
Jangka waktu penyelesaian : 3 hari 6 jam
Produk Pelayanan : Surat Rekomendasi Izin Pengobatan Tradisional
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

Pemohon sudah mendaftar dan melengkapi persyaratan

awal di DPMPTSP

Prosedur :

1. Dinas Kesehatan Menerima permohonan izin

operasional Tukang Gigi

2. Sub Koordinator Menerima, meneliti, memverifikasi

dan memerintahkan kepada staf untuk mengecek

dilapangan kelengkapannya

3. Tim kelapangan, mengecek, membuat berita acara

dan melaporkan hasilnya kepada kasi pelayanan

kesehatan primer, jika tidak memenuhi syarat maka

proses perizinan di tunda dan proses perizinan di

tunda sampai syarat terpenuhi dan jika memenuhi

syarat proses perizinan bisa dilanjutkan.

4. Sub Koordinator Menerima, meneliti, mengevaluasi,

pemeriksaan setempat kemudian mengajukan,

rekomendasi perizinan untuk di teliti Kabid

Pelayanan Kesehatan.

5. Kepala Bidang Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Sekretaris Dinas.

6. Sekretaris Dinas Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Kepala Dinas Kesehatan.

7. Kepala Dinas Kesehatan Menerima, meneliti,

menandatangani dan selanjutnya menyerahkan

kembali kepada kabid pelayanan kesehatan.

8. Kepala Bidang Menerima dan menyerahkan surat

rekomendasi izin kepada kasi pelayanan kesehatan

primer dan tradisional

9. Sub Koordinator Menerima, mengarsipkan dan

menyerahkan surat rekomendasi izin kepada kantor

pelayanan terpadu untuk diberikan kepada pemohon
Jangka waktu penyelesaian : 3 hari 6 jam
Produk Pelayanan : Surat Rekomendasi Izin Operasionsl Tukang Gigi
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

Pemohon sudah mendaftar dan melengkapi persyaratan

awal di DPMPTSP

Prosedur :

1. Dinas Kesehatan Menerima permohonan izin

Hemodialisa

2. Sub Koordinator Menerima, meneliti, memverifikasi

dan memerintahkan kepada staf untuk mengecek

dilapangan kelengkapannya

3. Tim kelapangan, mengecek, membuat berita acara

dan melaporkan hasilnya kepada kasi pelayanan

kesehatan primer, jika tidak memenuhi syarat maka

proses perizinan di tunda dan proses perizinan di

tunda sampai syarat terpenuhi dan jika memenuhi

syarat proses perizinan bisa dilanjutkan.

4. Sub Koordinator Menerima, meneliti, mengevaluasi,

pemeriksaan setempat kemudian mengajukan,

rekomendasi perizinan untuk di teliti Kabid

Pelayanan Kesehatan.

5. Kepala Bidang Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Sekretaris Dinas.

6. Sekretaris Dinas Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Kepala Dinas Kesehatan.

7. Kepala Dinas Kesehatan Menerima, meneliti,

menandatangani dan selanjutnya menyerahkan

kembali kepada kabid pelayanan kesehatan.

8. Kepala Bidang Menerima dan menyerahkan surat

rekomendasi izin kepada kasi pelayanan kesehatan

primer dan tradisional

9. Sub Koordinator Menerima, mengarsipkan dan

menyerahkan surat pengantar izin kepada kantor

pelayanan terpadu untuk diberikan kepada pemohon
Jangka waktu penyelesaian : 3 hari 6 jam
Produk Pelayanan : Surat Pengantar Izin Hemodialisa
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

Pemohon sudah mendaftar dan melengkapi persyaratan

awal di DPMPTSP

Prosedur :

1. Dinas Kesehatan Menerima permohonan izin

mendirikan Rumah Sakit Umum

2. Sub Koordinator Menerima, meneliti, memverifikasi

dan memerintahkan kepada staf untuk mengecek

dilapangan kelengkapannya

3. Tim kelapangan, mengecek, membuat berita acara

dan melaporkan hasilnya kepada kasi pelayanan

kesehatan primer, jika tidak memenuhi syarat maka

proses perizinan di tunda dan proses perizinan di

tunda sampai syarat terpenuhi dan jika memenuhi

syarat proses perizinan bisa dilanjutkan.

4. Sub Koordinator Menerima, meneliti, mengevaluasi,

pemeriksaan setempat kemudian mengajukan,

rekomendasi perizinan untuk di teliti Kabid

Pelayanan Kesehatan.

5. Kepala Bidang Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Sekretaris Dinas.

6. Sekretaris Dinas Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Kepala Dinas Kesehatan.

7. Kepala Dinas Kesehatan Menerima, meneliti,

menandatangani dan selanjutnya menyerahkan

kembali kepada kabid pelayanan kesehatan.

8. Kepala Bidang Menerima dan menyerahkan surat

rekomendasi izin kepada kasi pelayanan kesehatan

primer dan tradisional

9. Sub Koordinator Menerima, mengarsipkan dan

menyerahkan surat rekomendasi izin kepada kantor

pelayanan terpadu untuk diberikan kepada pemohon
Jangka waktu penyelesaian : 3 hari 6 jam
Produk Pelayanan : Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

Pemohon sudah mendaftar dan melengkapi persyaratan

awal di DPMPTSP

Prosedur :

1. Dinas Kesehatan Menerima permohonan izin

operasional Rumah Sakit Umum

2. Sub Koordinator Menerima, meneliti, memverifikasi

dan memerintahkan kepada staf untuk mengecek

dilapangan kelengkapannya

3. Tim kelapangan, mengecek, membuat berita acara

dan melaporkan hasilnya kepada kasi pelayanan

kesehatan primer, jika tidak memenuhi syarat maka

proses perizinan di tunda dan proses perizinan ditunda sampai syarat terpenuhi dan jika memenuhi

syarat proses perizinan bisa dilanjutkan.

4. Sub Koordinator Menerima, meneliti, mengevaluasi,

pemeriksaan setempat kemudian mengajukan,

rekomendasi perizinan untuk di teliti Kabid

Pelayanan Kesehatan.

5. Kepala Bidang Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Sekretaris Dinas.

6. Sekretaris Dinas Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Kepala Dinas Kesehatan.

7. Kepala Dinas Kesehatan Menerima, meneliti,

menandatangani dan selanjutnya menyerahkan

kembali kepada kabid pelayanan kesehatan.

8. Kepala Bidang Menerima dan menyerahkan surat

rekomendasi izin kepada kasi pelayanan kesehatan

primer dan tradisional

9. Sub Koordinator Menerima, mengarsipkan dan

menyerahkan surat rekomendasi izin kepada kantor

pelayanan terpadu untuk diberikan kepada pemohon
Jangka waktu penyelesaian : 3 hari 6 jam
Produk Pelayanan : Surat Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Umum
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

Pemohon sudah mendaftar dan melengkapi persyaratan

awal di DPMPTSP

Prosedur:

1. Dinas Kesehatan Menerima permohonan izin

mendirikan Rumah Sakit Khusus

2. Sub Koordinator Menerima, meneliti, memverifikasi

dan memerintahkan kepada staf untuk mengecek

dilapangan kelengkapannya

3. Tim kelapangan, mengecek, membuat berita acara

dan melaporkan hasilnya kepada kasi pelayanan

kesehatan primer, jika tidak memenuhi syarat maka

proses perizinan di tunda dan proses perizinan di

tunda sampai syarat terpenuhi dan jika memenuhi

syarat proses perizinan bisa dilanjutkan.

4. Sub Koordinator Menerima, meneliti, mengevaluasi,

pemeriksaan setempat kemudian mengajukan,

rekomendasi perizinan untuk di teliti Kabid

Pelayanan Kesehatan.

5. Kepala Bidang Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Sekretaris Dinas.

6. Sekretaris Dinas Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Kepala Dinas Kesehatan.

7. Kepala Dinas Kesehatan Menerima, meneliti,

menandatangani dan selanjutnya menyerahkan

kembali kepada kabid pelayanan kesehatan.

8. Kepala Bidang Menerima dan menyerahkan surat

rekomendasi izin kepada kasi pelayanan kesehatan

primer dan tradisional

9. Sub Koordinator Menerima, mengarsipkan dan

menyerahkan surat rekomendasi izin kepada kantor

pelayanan terpadu untuk diberikan kepada pemohon

Jangka waktu penyelesaian : 3 hari 6 jam
Produk Pelayanan : Surat Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Khusus
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

Pemohon sudah mendaftar dan melengkapi persyaratan

awal di DPMPTSP

Prosedur :

1. Dinas Kesehatan Menerima permohonan izin

operasional Rumah Sakit Khusus

2. Sub Koordinator Menerima, meneliti, memverifikasi

dan memerintahkan kepada staf untuk mengecek

dilapangan kelengkapannya

3. Tim kelapangan, mengecek, membuat berita acara

dan melaporkan hasilnya kepada kasi pelayanan

kesehatan primer, jika tidak memenuhi syarat maka

proses perizinan di tunda dan proses perizinan di

tunda sampai syarat terpenuhi dan jika memenuhi

syarat proses perizinan bisa dilanjutkan.

4. Sub Koordinator Menerima, meneliti, mengevaluasi,

pemeriksaan setempat kemudian mengajukan,

rekomendasi perizinan untuk di teliti Kabid

Pelayanan Kesehatan.

5. Kepala Bidang Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Sekretaris Dinas.

6. Sekretaris Dinas Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Kepala Dinas Kesehatan.

7. Kepala Dinas Kesehatan Menerima, meneliti,

menandatangani dan selanjutnya menyerahkan

kembali kepada kabid pelayanan kesehatan.

8. Kepala Bidang Menerima dan menyerahkan surat

rekomendasi izin kepada kasi pelayanan kesehatan

primer dan tradisional

9. Sub Koordinator Menerima, mengarsipkan dan

menyerahkan surat rekomendasi izin kepada kantor

pelayanan terpadu untuk diberikan kepada pemohon
Jangka waktu penyelesaian : 3 hari 6 jam
Produk Pelayanan : Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

Pemohon sudah mendaftar dan melengkapi persyaratan

awal di DPMPTSP

Prosedur :

1. Dinas Kesehatan Menerima permohonan izin

mendirikan Puskesmas.

2. Sub Koordinator Menerima, meneliti, memverifikasi

dan memerintahkan kepada staf untuk mengecek

dilapangan kelengkapannya

3. Tim kelapangan, mengecek, membuat berita acara

dan melaporkan hasilnya kepada kasi pelayanan

kesehatan primer, jika tidak memenuhi syarat maka

proses perizinan di tunda dan proses perizinan di

tunda sampai syarat terpenuhi dan jika memenuhi

syarat proses perizinan bisa dilanjutkan.

4. Sub Koordinator Menerima, meneliti, mengevaluasi,

pemeriksaan setempat kemudian mengajukan,

rekomendasi perizinan untuk di teliti Kabid

Pelayanan Kesehatan.

5. Kepala Bidang Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Sekretaris Dinas.

6. Sekretaris Dinas Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Kepala Dinas Kesehatan.

7. Kepala Dinas Kesehatan Menerima, meneliti,

menandatangani dan selanjutnya menyerahkan

kembali kepada kabid pelayanan kesehatan.

8. Kepala Bidang Menerima dan menyerahkan surat

rekomendasi izin kepada kasi pelayanan kesehatan

primer dan tradisional

9. Sub Koordinator Menerima, mengarsipkan dan

menyerahkan surat rekomendasi izin kepada kantorpelayanan terpadu untuk diberikan kepada pemohon

Jangka waktu penyelesaian : 3 hari 6 jam
Produk Pelayanan : Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Puskesmas
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

Pemohon sudah mendaftar dan melengkapi persyaratan

awal di DPMPTSP

Prosedur :

1. Dinas Kesehatan Menerima permohonan izin

operasional Puskesmas.

2. Sub Koordinator Menerima, meneliti, memverifikasi

dan memerintahkan kepada staf untuk mengecek

dilapangan kelengkapannya

3. Tim kelapangan, mengecek, membuat berita acara

dan melaporkan hasilnya kepada kasi pelayanan

kesehatan primer, jika tidak memenuhi syarat maka

proses perizinan di tunda dan proses perizinan di

tunda sampai syarat terpenuhi dan jika memenuhi

syarat proses perizinan bisa dilanjutkan.

4. Sub Koordinator Menerima, meneliti, mengevaluasi,

pemeriksaan setempat kemudian mengajukan,

rekomendasi perizinan untuk di teliti Kabid

Pelayanan Kesehatan.

5. Kepala Bidang Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Sekretaris Dinas.

6. Sekretaris Dinas Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Kepala Dinas Kesehatan.

7. Kepala Dinas Kesehatan Menerima, meneliti,

menandatangani dan selanjutnya menyerahkan

kembali kepada kabid pelayanan kesehatan.

8. Kepala Bidang Menerima dan menyerahkan surat

rekomendasi izin kepada kasi pelayanan kesehatan

primer dan tradisional

9. Sub Koordinator Menerima, mengarsipkan dan

menyerahkan surat rekomendasi izin kepada kantor

pelayanan terpadu untuk diberikan kepada pemohon
Jangka waktu penyelesaian : 3 hari 6 jam
Produk Pelayanan : Surat Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :


Pemohon sudah mendaftar dan melengkapi persyaratan

awal di DPMPTSP


Prosedur :


1. Dinas Kesehatan Menerima permohonan izin


mendirikan Klinik.


2. Sub Koordinator Menerima, meneliti, memverifikasi


dan memerintahkan kepada staf untuk mengecek


dilapangan kelengkapannya


3. Tim kelapangan, mengecek, membuat berita acara

dan melaporkan hasilnya kepada kasi pelayanan

kesehatan primer, jika tidak memenuhi syarat maka

proses perizinan di tunda dan proses perizinan di

tunda sampai syarat terpenuhi dan jika memenuhi

syarat proses perizinan bisa dilanjutkan.


4. Sub Koordinator Menerima, meneliti, mengevaluasi,


pemeriksaan setempat kemudian mengajukan,rekomendasi perizinan untuk di teliti Kabid


Pelayanan Kesehatan.


5. Kepala Bidang Menerima, meneliti, memaraf dan


menyediakannya untuk Sekretaris Dinas.


6. Sekretaris Dinas Menerima, meneliti, memaraf dan


menyediakannya untuk Kepala Dinas Kesehatan.


7. Kepala Dinas Kesehatan Menerima, meneliti,


menandatangani dan selanjutnya menyerahkan


kembali kepada kabid pelayanan kesehatan.


8. Kepala Bidang Menerima dan menyerahkan surat


rekomendasi izin kepada kasi pelayanan kesehatan


primer dan tradisional


9. Sub Koordinator Menerima, mengarsipkan dan


menyerahkan surat rekomendasi izin kepada kantor


pelayanan terpadu untuk diberikan kepada pemohon
Jangka waktu penyelesaian : 3 hari 6 jam
Produk Pelayanan : Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Klinik.
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

Pemohon sudah mendaftar dan melengkapi persyaratan

awal di DPMPTSP

Prosedur :

1. Dinas Kesehatan Menerima permohonan izin

operasional mendirikan klinik.

2. Sub Koordinator Menerima, meneliti, memverifikasi

dan memerintahkan kepada staf untuk mengecek

dilapangan kelengkapannya

3. Tim kelapangan, mengecek, membuat berita acara

dan melaporkan hasilnya kepada kasi pelayanan

kesehatan primer, jika tidak memenuhi syarat maka

proses perizinan di tunda dan proses perizinan di

tunda sampai syarat terpenuhi dan jika memenuhi

syarat proses perizinan bisa dilanjutkan.

4. Sub Koordinator Menerima, meneliti, mengevaluasi,

pemeriksaan setempat kemudian mengajukan,

rekomendasi perizinan untuk di teliti Kabid

Pelayanan Kesehatan.

5. Kepala Bidang Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Sekretaris Dinas.

6. Sekretaris Dinas Menerima, meneliti, memaraf dan

menyediakannya untuk Kepala Dinas Kesehatan.

7. Kepala Dinas Kesehatan Menerima, meneliti,

menandatangani dan selanjutnya menyerahkan

kembali kepada kabid pelayanan kesehatan.

8. Kepala Bidang Menerima dan menyerahkan surat

rekomendasi izin kepada kasi pelayanan kesehatan

primer dan tradisional

9. Sub Koordinator Menerima, mengarsipkan dan

menyerahkan surat rekomendasi izin kepada kantor

pelayanan terpadu untuk diberikan kepada pemohon
Jangka waktu penyelesaian : 3 hari 6 jam
Produk Pelayanan : Surat Rekomendasi Izin Operasional klinik
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

1. Surat Permohonan Rekomendasi Untuk Penerbitan

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum

2. Surat Rekomendasi dari kepala puskesmas setempat

3. Surat Keterangan Domisili Usaha dari

Desa/Kelurahan

4. Izin Gangguan

5. Denah Lokasi dan Foto Bangunan Tempat Usaha

6. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Rumah

Sakit

7. Pas Foto Terbaru Berwarna Ukuran 4 x 6 cm

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

9. Fotokopi Sertifikat Pelatihan/Kursus Hygiene

Sanitasi Depot Air Minum Bagi Pemilik dan

Penjamah

Prosedur :

1. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan

Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene

Sanitasi ke puskesmas setempat disertai

kelengkapan berkas rekomendasi

2. Petugas Sanitarian menerima berkas pemohon

3. Petugas Sanitarian melakukan Inspeksi Kesehatan

Lingkungan (IKL) tempat usaha

4. Petugas Sanitarian mengambil sampel air dan

mengirim ke unit Laboratorium Kesehatan

5. Petugas Sanitarian menyerahkan berkas

permohonan serta hasil pemeriksaan sampel air ke

Dinas Kesehatan untuk di proses izin rekomendasi

6. Berkas di terima oleh petugas pembuat rekomendasi

dan mendokumentasikan serta melakukan

pencetakan rekomendasi

7. Berkas rekomendasi di koreksi oleh pejabat

penanggungjawab serta memberi paraf persetujuan

sebelum ditandatangani oleh pimpinan

8. Berkas rekomendasi yang sudah disetujui pimpinan

diserahkan ke petugas puskesmas untuk selanjutnya

diserahkan ke pemohon rekomendasi
Jangka waktu penyelesaian : ± 7 hari kerja
Produk Pelayanan : Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) Depot Air Minum
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

1. Surat Permohonan Rekomendasi Untuk Penerbitan

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Resto / Rumah

Makan dan Jasa Boga

2. Surat Rekomendasi dari kepala puskesmas setempat

3. Surat Keterangan Domisili Usaha dari

Desa/Kelurahan

4. Izin Gangguan

5. Denah Lokasi dan Foto Bangunan Tempat Usaha

6. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Rumah

Sakit

7. Pas Foto Terbaru Berwarna Ukuran 4 x 6 cm 2

lembar

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

9. Fotokopi Sertifikat Pelatihan/Kursus Hygiene

Sanitasi Rumah Makan / Jasa Boga Bagi Pemilik dan

Penjamah

Prosedur :

1. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan

Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene

Sanitasi ke puskesmas setempat disertai

kelengkapan berkas rekomendasi

2. Petugas Sanitarian menerima berkas pemohon

3. Petugas Sanitarian melakukan Inspeksi Kesehatan

Lingkungan (IKL) tempat usaha

4. Petugas Sanitarian mengambil sampel dan mengirim

ke unit Laboratorium Kesehatan

5. Petugas Sanitarian menyerahkan berkas permohonan

serta hasil pemeriksaan sampel ke Dinas Kesehatan

untuk di proses izin rekomendasi

6. Berkas di terima oleh petugas pembuat rekomendasi

dan mendokumentasikan serta melakukan

pencetakan rekomendasi

7. Berkas rekomendasi di koreksi oleh pejabat

penanggungjawab serta memberi paraf persetujuan

sebelum ditandatangani oleh pimpinan

8. Berkas rekomendasi yang sudah disetujui pimpinan

diserahkan ke petugas puskesmas untuk selanjutnya

diserahkan ke pemohon rekomendasi

Jangka waktu penyelesaian : ± 7 hari kerja
Produk Pelayanan :
1. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) Resto/Rumah Makan
2. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) Jasa Boga
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

1. NIB

2. Surat permohonan di atas materai Rp. 10.000,-

3. Foto copy KTP, NPWP dan paspoto berwarna ukuran

3x4 dari Penaggung jawab Apotek Pemohon

4. Surat Ijin Praktik Apoteker

5. Denah Bangunan dan Lokasi

6. Daftar alat-alat perlengkapan Apotek

7. Surat Ijin Praktik Tenaga Tekniks Kefarmasian

8. Akte Perjanjian Kerjasama APJ dan PSA

Prosedur :

1. Pendaftaran melalui www.oss.go.id

2. Semua persyaratan (teknis dan administrasi)

discan/foto dan diposting dalam Aplikasi OSS

3. Sertifikat Standar Apotek di posting melalui Aplikasi
OSS

Jangka waktu penyelesaian :Paling lama 7 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan tidak ada visitasi ulang
Produk Pelayanan : Sertifikat Standar Apotek
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

1. NIB

2. Surat permohonan di atas materai Rp. 10.000,-

3. Foto copy KTP, NPWP dan paspoto berwarna ukuran

3x4 dari Penaggung jawab Toko Obat Pemohon

4. Surat Ijin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

5. Denah Bangunan dan Lokasi

6. Surat Perjanjian kerja sama tenaga teknis

kefarmasian dengan pelaku usaha di atas materai

Rp.10.000

Prosedur :

1. Pendaftaran melalui www.oss.go.id

2. Semua persyaratan (teknis dan administrasi)

discan/foto dan diposting dalam Aplikasi OSS

3. Sertifikat Standar Toko Obat di posting melalui

Aplikasi OSS

Jangka waktu penyelesaian : Paling lama 7 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan tidak ada visitasi ulang
Produk Pelayanan : Sertifikat Standar Toko Obat
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

1. NIB

2. Surat permohonan

3. Foto copy KTP, NPWP dan paspoto berwarna ukuran

3x4 dari Penaggung jawab Pangan Olahan Indusri

Rumah Tangga

4. Contoh Label

5. Denah Bangunan dan Lokasi

6. Sertifikat Keamanan Pangan

Prosedur :

1. Pendaftaran melalui aplikasi aplikasi

sppirt.pom.go.id

2. Semua persyaratan (teknis dan administrasi)

discan/foto dan diposting dalam Aplikasi aplikasi

sppirt.pom.go.id

Jangka waktu penyelesaian : Paling lama 7 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan tidak ada visitasi ulang
Produk Pelayanan : Persetujuan pemenuhan komitmen SPPIRT
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

1. NIB

2. Surat Permohonan bermaterai Rp.10.000,-

3. KTP,NPWP.pasfoto 3x4 Pemohon

4. Daftar Sediaan Obat Tradisional yang akan

diproduksi

5. Denah Bangunan dan Lokasi

6. Surat Ijin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasiaan

7. Surat Perjanjian kerja sama tenaga teknis

kefarmasian dengan pelaku usaha di atas materai

Rp.10.000,-

Prosedur:

1. Pendaftaran melalui www.oss.go.id

2. Semua persyaratan (teknis dan administrasi)

discan/foto dan diposting dalam Aplikasi OSS

3. Sertifikat Standar Usaha Mikro Obat Tradisional di

posting melalui Aplikasi OSS

Jangka waktu penyelesaian : Paling lama 7 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan tidak ada visitasi ulang
Produk Pelayanan : Sertifikat Standar Usaha Usaha Mikro Obat Tradisional
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :

1. Foto copy KTP

2. Foto copy permohonan rekomendasi

3. Rekomendasi atasan

4. Foto copyijazah

5. Foto copy STR yang masih berlaku

Prosedur :

1. Mengajukan persyaratan

2. Verifikasi berkas

3. Surat Rekomendasi

Jangka waktu penyelesaian : ± 3 hari kerja
Produk Pelayanan : Rekomendasi Surat Ijin Praktik
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :


1. Foto copy KTP


2. Foto copy permohonan rekomendasi


3. Rekomendasi atasan


4. Foto copyijazah


5. Foto copy STR yang masih berlaku


6. Profil Praktik (praktik mandiri)


Prosedur :


1. Mengajukan persyaratan


2. Verifikasi berkas


3. Surat Rekomendasi

Jangka waktu penyelesaian : ± 3 hari kerja
Produk Pelayanan : Rekomendasi Surat Ijin Praktik
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Syarat :


1. Surat Permohonan Tugas Belajar

2. Surat Rekomendasi dari atasan langsung

3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah

4. Surat bebas temuan dari Inspektorat

5. Surat pernyataan tidak menuntut kenaikan

pangkat, penyesuaian ijazah

6. Surat pernyataan sanggup menanggung seluruh

biaya (tugas belajar mandiri)

7. Surat Pernyataan Kepala SKPD bahwa tidak sedang

menjalani hukuman disiplin sedang / berat

8. Surat Pernyataan Kepala SKPD bahwa tidak sedang

dalam proses penjatuhan hukuman disiplin

sedang / berat

9. Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses

perkara pidana

10. Surat Pernyataan Kepala SKPD bahwa tidak sedang

dalam cuti diluar tanggungan negara

11. Surat Pernyataan Kepala SKPD bahwa tidak sedang

dalam proses pemberhentian sebagai PNS

12. Foto kopi SK PNS, SK Pangkat Terakhir, dan SK

Jabatan terakhir

13. Foto kopi ijazah dan Trankrip nilai terakhir

14. SKP dalam 2 tahun terakhir minimal bernilai baik

15. Surat Izin Isteri / Suami

16. Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Prodi

minimal B

17. Brosur Perguruan Tinggi dan Jadwal perkuliahan

18. Surat Keterangan Izin / Persetujuan Kementerian

untuk PT Kelas jauh, Kelas malam, dan atau Kelas

Sabtu – Minggu

Prosedur :

1. PNS mengajukan permohonan Tugas Belajar

kepada Bupati Ketapang melalui BKPSDM dan

Dinas Kesehatan;

2. Pelaksana Bidang SDK menerima dan menelaah

Surat Permohonan yang masuk selanjutnya

membuat daftar dan memverifikasi berkas usulan

PNS yang mengajukan Tugas Belajar;

3. Sub Koordinator/ Ketua Tim dan Kabid memeriksa

dan menelaah kesesuaian jurusan Pendidikan awal

dengan jurusan yang diambil, kesesuaian dengan

formasi yang diperlukan daerah, dan pertimbangan

lainnya, selanjutnya disampaikan kepada Kepala

Dinas untuk mendapatkan persetujuan /

rekomendasi;

4. Kepala Dinas Kesehatan memutuskan rekomendasi

tugas belajar;

5. Kepala Dinas mendisposisikan daftar PNS yang

telah mendapat persetujuan untuk dibuatkan

rekomendasi;

6. Pelaksana Bidang SDK membuatkan rekomendasi

tugas belajar untuk selanjutnya dikoreksi oleh Sub

Koordinator dan Kabid;

7. Kepala Dinas menandatangani rekomendasi tugas

belajar

8. Pelaksana bidang SDK menerima dan

mengagendakan rekomendasi yang sudah ditanda

tangani Kepala Dinas dan disampaikan kepada

yang bersangkutan serta untuk keperluan

pertinggal

Jangka waktu penyelesaian : 1 – 7 hari
Produk Pelayanan : Rekomendasi Tugas Belajar
Semua Pelayanan di Dinas Kesehatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA